Pada Jumat, 25 September 2020, Lembaga Pendeta Universitas Kristen Maranatha bersama dengan Badan Pelayanan Kerohaniaan (BPK) menyelenggarakan Seminar Web atau Webinar bertajuk “Pilkada dan Ancaman Demokrasi: Waspadai Politik SARA, Politik Uang, dan Politik Dinasti”. Webinar ini menghadirkan empat pembicara, yaitu Konsultan, Dosen Fakultas Ekonomi UK Maranatha, dan Ketua Bidang Sospol DPD PIKI Jabar, Dr. Agus Ariwibowo, M.M.; Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie; Ketua Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Banwaslu) RI, Abhan, S.H., M.H.; dan Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jeirry Sumampouw. Pendeta Universitas, Pdt. Hariman A. Pattianakotta, M.Th., bertindak sebagai moderator pada webinar ini.

Rektor UK Maranatha, Prof. Ir. Sri Widiyantoro, M.Sc., Ph.D., IPU dalam sambutannya mengatakan perlunya kesadaran warga atas ancaman politik SARA, uang, dan dinasti. Webinar ini diharapkan dapat menemukan formula dan strategi untuk mengatasi ancaman-ancaman terhadap kelangsungan demokrasi dan mendorong pemerintah serta masyarakat untuk mewujudkan demokrasi yang substantif. “Ditambah dengan mempersiapkan masyarakat sebagai subjek demokrasi  untuk memilih dan menggunakan hak suara dengan nurani, mendukung pilkada yang bersih dan jujur, demi kemajuan demokrasi dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” tuturnya.

Agus menyebutkan bahwa pada proses pilkada dapat ditemukan berbagai dinamika untuk memenangkan suara rakyat, baik dengan cara sesuai dengan aturan, hingga mengambil shortcut, seperti yang ia temukan di lapangan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan SARA sebagai komoditas politik untuk memperoleh keuntungan politik dengan menjatuhkan lawan atau malah menaikan personal branding yang positif. “Akan tetapi cara ini biasanya mengaduk-aduk emosi sehingga nalar kristis menjadi berkurang,” ungkap Agus.

Bagi Grace, dunia perpolitikan di Indonesia memiliki barrier of entry yang sangat besar, terutama bagi calon yang maju dari jalur independen. Peraturan yang kerap berubah-ubah membuat calon independen sulit untuk memenuhinya dan membuat politik uang tidak bisa dihindari. Selain itu, kondisi pilkada di masa pandemi akan membuat situasi lebih sulit karena calon tidak dapat bersosialisasi tatap muka dengan pemilih. Hal ini tentunya akan menguntungkan bagi calon yang telah dikenal oleh masyarakat. “Calon kandidat lain terpaksa akan memanfaatkan atribut pemilihan untuk meningkatkan awareness masyarakat. Intinya adalah bisa menarik pemilih dengan keterbatasan substansi,” jelasnya.

Ia menyarankan agar politik Indonesia dapat bangkit kembali, maka barrier of entry tersebut harus segera diperbaiki. Memanfaatkan teknologi untuk mengurangi proses-proses manual menurutnya akan mengurangi cost politik dan memberikan banyak kesempatan bagi orang, khususnya bagi mereka yang memiliki kualitas, talenta, dan substansial yang baik.

Jeirry menyebutkan pentingnya untuk memperbaiki kualitas demokrasi, dari demokrasi prosedural menjadi demokrasi substansial. Oleh karena itu, ia berharap agar pendidikan politik harus menjadi agenda penting, khususnya bagi pemilih, terkait pendidikan substansi demokrasi dan moralitas demokrasi. Jeirry juga menekankan perlunya menciptakan narasi dan wacana politik baru. Politik SARA, uang, dan dinasti adalah wacana yang tercipta dari kepentingan para elit politik yang membuatnya seolah-olah sebagai hal yang bisa dilakukan dalam konteks politik Indonesia. “Tugas kita mendorong narasi-narasi baru yang bisa menyaingi atau melawan narasi-narasi yang hegemoni yang diciptakan oleh elit politik kita dalam pilkada,” jelasnya. (sg/gn)

Upload pada 1 October 2020