Tukang gigi saat ini telah mendapat perhatian dari berbagai bagian, termasuk institusi pendidikan kedokteran gigi. Selain perizinan dan kemampuan oknum tukang gigi yang masih dipertanyakan, ternyata banyak sekali korban praktik ilegal yang sudah dilaporkan. Untuk mengetahui eksistensi praktik dan izin antara tukang gigi dan dokter gigi dari segi hukum, Senat Mahasiswa (Sema) Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) bekerja sama dengan Sema Fakultas Hukum (FH) Universitas Kristen Maranatha mengadakan diskusi publik bertema “Tukang Gigi di Indonesia: Mengenai Praktik dan Problematika Hukumnya di Indonesia” pada hari Sabtu, 30 Maret 2019.

Diskusi publik ini dihadiri Robby Y. Tallar, S.T., M.T., Dipl. IWRM.,Ph.D. selaku Wakil Rektor III; drg. Winny Suwindere, M.S. selaku Dekan Fakultas Kedokteran Gigi; drg. Taqwim Khoiri selaku Sekretaris Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PGDI) Kota Bandung; Kalandra Prahita Putri selaku Ketua Sema FKG; Michael Wijaya selaku Ketua Sema FH; perwakilan dari Persatuan Senat Mahasiswa Kedokteran Gigi Indonesia (PSMKGI); dan sekitar 250 mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen Maranatha memenuhi Exhibition Hall, Gedung B lantai 1. Pembicara pada kesempatan kali ini dibawakan oleh drg. Rifqie Al Harris, Admin Akun Instagram @korbantukanggigi (Kortugi); Sundoyo, S.H., M.K.M., M.H., Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; dan Prof. Veronica Komalawati, S.H., S.U., Pakar Hukum Kesehatan dari FH Universitas Padjajaran. Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum. yang merupakan dosen dari FH Maranatha bertindak sebagai moderator pada sesi diskusi publik ini.

Rifqie membuka diskusi dengan memutarkan video yang menampilkan realitas terhadap berbagai kasus tukang gigi yang terjadi di masyarakat, ditemukan dan dirangkum oleh akun Instagram @korbantukanggigi. Ia mengatakan bahwa ketika gigi menjadi komoditi, banyak orang mendadak ingin menjadi “dokter gigi”. “Banyak yang ingin membantu profesi dokter gigi karena keuntungan yang bisa mereka peroleh. Namun kurangnya pengetahuan mereka akan prosedur yang tepat telah menimbulkan banyak korban. Hal ini juga menjadi pesan bagi kita, bahwa sebagai pelaku profesi dokter gigi harus bekerja sesuai dengan kompetensi dan keilmuannya dengan baik karena efeknya bukan main-main agar mencegah kejadian yang sama terulang kembali,” tuturnya.

Dari sisi pemerintah, Sundoyo mengatakan bahwa kebijakan terhadap kesehatan sebenarnya sudah diatur di dalam UUD 1945 pasal 28 H yang mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan di dukung oleh Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) yang telah ada. Menurutnya kewenangan pemerintahlah yang harus dijalankan agar masyarakat dapat terlindungi . “Hal ini mencangkup tiga kunci, yaitu pelayanan kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki izin, kedua adalah sesuai dengan kompetensi dan kewenangan, dan terakhir adalah menjalankan standar pelayanan, standar prosedur operasional, standar profesi, dan mematuhi kode etik,” ujar Sundoyo. (sg)

Upload pada 4 April 2019