Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengadakan webinar bertajuk Pengawasan Persaingan Usaha dalam Masa dan Pasca-Pandemi Covid-19. Webinar yang diselenggarakan pada Jumat, 3 Juli 2020 ini menghadirkan tiga narasumer, yaitu Yudi Hidayat, S.E., M.Si., Komisioner KPPU Republik Indonesia; Aru Armando, S.H., M.H., Kepala Kantor Wilayah III KPPU Bandung; dan Tresnawati, S.H., LL.M., Dosen Fakultas Hukum UK Maranatha. Keysha Azkia, mahasiswi Fakultas Hukum Maranatha, menjadi moderator dalam webinar ini.

Pada awal sesi pemberian materi, Keysha memperkenalkan KPPU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan banyaknya dugaan persaingan tidak sehat yang biasanya terjadi pada pelaku usaha. Yudi Hidayat pun melengkapi ternyataan Keysha dengan menjelaskan tugas dan kewenangan KPPU kepada para peserta. Salah satu tugas KPPU yang disebutkan adalah menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi nasional sebagai upaya menyejahterakan rakyat. Selain itu, KPPU bertugas dalam menjamin kesempatan usaha yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat.

Yudi juga menjelaskan dampak pandemi Covid-19 pada perekonomian dunia dan juga Indonesia. Ia pun memperlihatkan perbandingan kondisi ekonomi yang dialami pada masa penyebaran virus lain, seperti SARS dan Ebola. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pandemi Covid-19 dirasa berdampak sangat besar pada pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia. “Dampak Covid-19 ini luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya,” tambah Yudi.

Yudi juga memaparkan fokus KPPU dalam memulihkan perekonomian nasional. “Diharapkan setelah pandemi ini selesai, pada masa new normal, KPPU mendukung kebijakan pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional, khususnya beberapa sektor yang terdampak,” tuturnya. Ada sepuluh sektor yang paling terdampak, seperti sektor pariwisata, travel, hiburan, dan lain-lain.

Setelah itu, Aru Armando menambahkan pernyataan Yudi yang sudah dijelaskan. Menurut Aru, dalam menangani perkara di masa pandemi ini, KPPU tetap memberlakukan penanganan perkara secara elektronik dengan menghindari pertemuan tatap muka dan memanfaatkan teknologi informasi yang ada sehingga tidak mengorbankan jaminan kepastian hukum bagi para pihak.

Aru menjabarkan, fokus KPPU pasca-pandemi dalam pemulihan ekonomi, seperti melakukan pengawasan sekaligus advokasi sebagai upaya pencegahan. “KPPU mencoba berperan aktif sesuai tugas dan kewenangan KPPU agar KPPU terlibat aktif dalam proses penanggulangan dampak Covid-19,” tambahnya.

Selanjutnya, Tresnawati menjelaskan mengenai Antitrust Immunity yang merupakan solusi alternatif dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi. Antitrust Immunity merupakan pengecualian kepada pelaku usaha yang melakukan kolaborasi dengan persyaratan tertentu. Untuk memulihkan perekonomian nasional, Tresnawati berpendapat Antitrust Immunity dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat pandemi Covid-19 berada dalam keadaan terpuruk karena dapat mendukung persaingan usaha yang adil dan memberikan dampak positif. Hal ini juga dapat membantu pelaku usaha dan konsumen sekaligus karena menjamin pasokan barang dan kestabilan harga.

Antitrust Immunity ini telah di implementasi pada perekonomian di Amerika Serikat pada masa pandemi Covid-19. Di Indonesia, konsep ini juga telah dilaksanakan oleh KPPU walaupun tanpa aturan yang khusus. Tresnawati mengatakan, pelaku usaha dapat mengajukan proposal kolaborasi ini dengan mengajukan secara lengkap dan dikonsultasikan kepada KPPU. (gn)

 

Kunjungi homepage www.maranatha.edu
Upload pada 8 July 2020