Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia memberikan kuliah umum di depan 300 mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha di Ruang Teater, Gedung Administrasi Pusat lantai 8 pada hari Selasa, 26 Maret 2019.

Rektor Universitas Kristen Maranatha, Ir. Armein Z. R. Langi, M.Sc., Ph.D. dalam sambutannya mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kesempatan yang diberikan oleh Kemenkeu untuk mengadakan kuliah umum dan melakukan penandatangan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara UK Maranatha dengan Kemenkeu yang diwakili oleh Deputy Director at Debt Management, Dr. Ihda Muktiyanto dan Kepala Hubungan Investor, Dr. I Gede Yuddy Hendranata, S.E., Ak., M.B.A., M.A., Ph.D., yang juga menjadi pemateri pada kuliah umum ini. Rektor memaparkan lima aspek penting yang mengisyarakatkan perlunya kementerian dan universitas melakukan kerja sama.

“Yang pertama adalah APBN adalah pusat dari pembangunan negara kita. Kedua adalah impact APBN bagi perekonomian Indonesia yang sangat luar biasa, di mana sebanyak 2.000 triliun anggaran diatur oleh negara setiap tahunnya. Ketiga, APBN membutuhkan pembiayaan melalui pasar uang. Aspek lainnya dari internasional, seperti nilai tukar mata uang asing. Dan karena APBN adalah produk undang-undang/hukum, maka pemerintah harus mampu menyeimbangkan prioritas politik dengan hal-hal yang lebih penting,” ungkap Prof. Armein.

Menurutnya, universitas bertugas untuk mengkaji aspek-aspek tersebut di mana peserta yang akan menjadi lulusan kampus ini diharapkan akan tertarik untuk menekuni persoalan anggaran. Beliau percaya bahwa seiring dengan kebutuhan akan tenaga-tenaga ahli di bidang ini yang tidak akan ada habisnya, maka akan semakin kompleks tantangannya. “Kita yang hadir di sini beruntung untuk mendengarkan langsung dari pakarnya yang akan menjelaskan kepada kita bagaimana Kementerian Keuangan melakukan navigasi dalam mengatur APBN kita ini,” tambahnya.

Kuliah umum dengan topik “Kebijakan APBN dan Pembiayaan dalam Mencapai Tujuan Pembangunan” yang dibawakan oleh Dr. I Gede Yuddy Hendranata, S.E., Ak., M.B.A., M.A., Ph.D., yang biasa dipanggil Yuddy, menjelaskan gambaran yang terjadi mengapa Indonesia bisa kuat menghadapi gejolak yang terjadi di dunia.

Berbagai persoalan internasional yang telah terjadi pada tahun 2018, seperti perang dagang China dan Amerika atau normalisasi perekonomian Amerika, telah mempengaruhi perekonomian negara-negara lain, termasuk negara berkembang. Indonesia juga terkena dampaknya dengan kenaikan kurs US dolar, hingga Rp 15.000. Namun ternyata depresiasi rupiah tidak terlalu besar terjadi (sebesar 5,9%), dibandingkan dengan yang terjadi di negara lain seperti Turki, yaitu hampir 42%.

Prestasi lain yang juga dimiliki Indonesia adalah pertumbuhan PDB Nasional 2018 meningkat 0,1% dari tahun sebelumnya menjadi 5,17%. Menurut Yuddy, kita patut berbangga karena Indonesia masih mampu bertumbuh di mana negara lain malah mengalami penurunan. “Kita bisa bertumbuh dengan baik karena tingkat konsumsi masyarakat yang baik, investasi yang masuk cukup besar, dan tingkat pengeluaran pemerintah yang rendah, sekitar 10%,” ungkap Yuddy.

Namun untuk mencapai sasaran penggunaan APBN, yaitu kesejahteraan masyarakat adil dan makmur melalui pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan, diperlukan kondisi ideal yang masih perlu kita perjuangkan. Yuddy mengatakan bahwa memperbaiki kondisi seperti kesenjangan infrastruktur dan kualitas SDM menjadi tugas rumah bagi pemerintah dan harus dilakukan sekarang. Ketertinggalan harus segera dikejar, jika tidak, akan berdampak pada biaya dan beban yang semakin tinggi.

Pendapatan negara yang tidak berimbang dengan belanja negara mengakibatkan pemerintah harus melakukan pembiayaan yang ditutup dengan investasi maupun utang yang masih menjadi penutup terbesar. “Kita berutang karena ingin bertumbuh, tetap ingin mempertahankan ekonomi kita. Ada empat alasan mengapa sebuah negara berutang, yaitu mempertahankan momentum pertumbuhan kita, utang menjadi pajak yang tertunda, mengembangkan pasar keuangan, dan melibatkan peran generasi selanjutnya dalam berinvestasi yang memberi manfaat jangka panjang,” ungkapnya. Ia juga menambahkan bahwa utang merupakan alat, bukan tujuan yang diperlukan agar pemerintah dapat menjalankan fungsi penting dan mendesak dengan lebih cepat.

Yuddy mengungkapkan bahwa dengan kecanggihan teknologi saat ini, masyakat dapat turut mengambil bagian dalam pembiayaan negara melalui investasi. Salah satunya melalui investasi dengan Surat Berharga Negara (e-SBN) yang dapat dibeli di secara online yang disediakan oleh mitra distribusi dari berbagai bank nasional. Program ini dapat mempermudah akses masyarakat berinvestasi.

Dekan Fakultas Ekonomi, Dr. Drs. Mathius T., M.M., Ak., dalam kata penutupnya menyampaikan bahwa instrumen untuk mengukur sebuah APBN itu berkualitas setidak-tidaknya mampu menekan inflasi dan paling akhir menyejahterakan masyarakat Indonesia.

“Oleh karena itu, ketika saudara-saudara mencoba mengevaluasi, baik dari teman-teman manajemen bagaimana berinvestasi atau dari teman-teman akuntansi bagaimana melihat secara mendalam neraca APBN yang disusun oleh pemerintah betul mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Kita sudah mendapatkan ilmunya secara baik, tinggal bagaimana saudara-saudara mengaplikasikannya sehingga saudara memiliki kemampuan analisis. Profesi kita mungkin tergantikan dengan teknologi, tetapi daya analisis untuk mengambil keputusan tidak tergantikan,” tutup Mathius. (sg)

Upload pada 26 March 2019