Indonesia adalah negara yang kaya akan unsur budaya sehingga tradisi yang dimiliki dari masing-masing adat pun beragam. Namun, tanpa kita sadari, ternyata ada beberapa tradisi yang selama ini tetap diselenggarakan dan berbenturan dengan elemen hukum. Pendeta Universitas Kristen Maranatha, Pdt. Hariman A. Pattianakotta. M.Th., mengupas tuntas kasus tersebut melalui ORASI (Obrolan Santai Berisi) yang dipandunya dalam siaran langsung melalui akun Instagram pribadinya. Diadakan pada tanggal 28 Juni 2020, ia berbincang dengan Christin Septina Basani, S.H., LL.M., dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha dengan mengambil tema “Benturan Hukum dengan Tradisi”.

Saat membuka diskusi, Pdt. Hariman berpendapat bahwa terkadang hukum negara kita bersifat “tajam ke bawah tumpul ke atas”. Sebagai pengajar, Christin pun setuju dengan pendapat tersebut. Cukup sulit baginya untuk mengajar teori yang terkadang tidak sama dengan realitas kehidupan kepada mahasiswa. Namun, ia berkata bahwa para praktisi di FH Maranatha merupakan orang-orang yang memiliki integritas yang baik sehingga diharapkan mahasiswa dapat memiliki karakter yang baik pula. “Menurut saya, justru jika kita membiarkan orang-orang yang menjadi praktisi hukum memiliki integritas yang buruk, maka ke depan supremasi hukum akan semakin buruk,” ujar Pdt. Hariman menanggapi diskusi.

Diskusi pun berlanjut dan membahas tentang tradisi “kawin tangkap” di Sumba yang terjadi pada tahun 2019 dan viral dibicarakan di media sosial. Kawin tangkap sendiri adalah tradisi yang dilakukan dengan memaksa seorang perempuan untuk menikahi laki-laki yang berasal dari desanya. Padahal, dalam kasus pada tahun 2019, diketahui bahwa perempuan yang terlibat ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, menurut Christin, ini adalah bentuk penyelewengan terhadap unsur HAM (Hak Asasi Manusia). “Tradisi ini adalah bentuk patriarki. Laki-laki, dalam kasus ini, memaksa perempuan untuk menikahi dirinya,” kata Christin.

Selain tradisi kawin tangkap, ada pula tradisi adat Batak yang dinamakan kawin dengan pariban, yaitu menikah dengan kerabat jauh. Berkaca dari filosofinya, sebetulnya itu adalah hal yang baik. Jika kita menikah dengan orang yang kita sudah kenal, tentu orang tersebut dapat kita percaya dalam mengelola harta keluarga. Namun, Christin berkata bahwa sebetulnya hal tersebut tidak wajib dilaksanakan di era modern ini. “Kembali lagi, adat seharusnya menjadi hal yang berjalan lebih fleksibel,” ujar Christin.

Nyatanya, tradisi-tradisi tersebut sebetulnya sudah menjadi kebiasaan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, Pdt. Hariman beropini bahwa tradisi ini sebetulnya sudah tidak relevan. “Dalam kajian hukum sendiri, jika hukum adat berbenturan dengan hukum positif dalam negara, maka hukum adat seharusnya dapat menyesuaikan dengan hukum negara,” ujar Christin. Harapannya, dengan adanya hukum adat dan hukum negara, mereka bisa saling mengisi dan tidak saling berbenturan.

Dalam menyikapi kasus tersebut, Christin berkata bahwa perlu adanya peninjauan terhadap corak-corak hukum adat. Dari corak-corak hukum adat tersebut, Christin ingin menekankan mengenai dua corak yang penting, yaitu “dapat berubah dan menyesuaikan” dan “terbuka dan sederhana”. Jika terdapat pelanggaran dalam kasus HAM ataupun perbedaan pendapat, seharusnya hukum adat dapat menyesuaikan kembali. Selain itu, seharusnya hukum adat pun dapat menerima masukkan dari para pemangku kepentingan.

Untuk menindaklanjuti kasus tersebut, bentuk yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan persuasi kepada tokoh adat setempat sehingga tokoh tersebut bisa memberi pengertian yang benar terhadap masyarakat. Namun, jika tetap tidak mempan, aparat pun harus turun tangan untuk menegakkan hukum. Selain itu, Christin pun berpendapat agar pihak pemerintah daerah dapat membuat regulasi untuk mengatur hal tersebut.

Sebagai institusi pendidikan, Maranatha pun dapat berperan dalam menanggapi kasus-kasus serupa. Menurut Christin, Maranatha dapat hadir dalam pertemuan masyarakat adat setempat di Jawa Barat dan memberikan edukasi hukum terkait masalah hukum adat. “Sebagai masyarakat Indonesia, mari kita melihat kedudukan adat sebagai sesuatu hal yang sesuai dengan martabat manusia,” pesan Christin seraya menutup perbincangan. (cm/gn)

Foto: dok. Bidkom – Ditinfo

Upload pada 30 June 2020