Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (DPD PIKI) wilayah Jawa Barat menggelar diskusi online yang mengangkat tema “Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dan Undang-Undang Tentang Covid-19” pada Sabtu, 20 Juni 2020. Diskusi ini menghadirkan tiga pembicara akademisi yang ahli di bidang ilmu hukum, yaitu Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) Universitas HKBP Nommensen Medan, Dr. Budiman N. P. D. Sinaga, S.H., M.H.; Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, Dr. P. Lindawaty S. Sewu, S.H., M.Hum., M.Kn.; dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Dr. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. Hadir pula dalam diskusi ini Ketua DPD PIKI Jabar, Arijon Manurung dan Wakil Ketua DPD PIKI Jabar yang juga menjabat sebagai Pendeta Universitas Maranatha, Pdt. Hariman A. Pattiannakotta, M.Th. sebagai moderator dalam diskusi ini.

Pada sesi pertama, Dr. Budiman meninjau tema ini dari perspektif hukum tata negara. Menurutnya kekeliruan sering terjadi dalam masyarakat terutama bagi yang tidak berlatar belakang hukum bahwa pengujian hanya dilakukan oleh hakim saja. Padahal dalam hukum tata negara, ia menjelaskan, pengujian juga dilakukan oleh lembaga lain terhadap produk hukum mereka.

Sesuai dengan aturan yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945, maka Dr. Budiman mengatakan, pengujian sepatutnya adalah tugas dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Perlu pengaturan yang lebih tegas bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menguji UU terhadap UUD, sebagaimana diatur di dalam UUD 1945,” tuturnya.

Sementara itu, Dr. Lindawaty membahas dari aspek iktikad baik dan hukum bisnis serta Easy of Doing Business (EODB) di Indonesia. Ia menyebutkan kekhawatiran terhadap kondisi saat ini yang ke depannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Jika meninjau dari isi pasal 27 dari Perppu tersebut, maka konsep iktikad baik perlu digarisbawahi sebagai sikap yang harus dimiliki oleh para pengambil keputusan. “Seseorang yang beriktikad baik, di dalam menjalankan tugasnya, dia akan memegang teguh janjinya. Tidak akan mengambil keuntungan atas tindakan yang menyesatkan salah satu pihak. Itikad baik dalam sudut pandang hukum umumnya didasarkan pada pemikiran bahwa manusia bermartabat dan berketuhanan. Jadi, kedudukan manusia adalah sama dihadapan Tuhan,” tutur Dr. Lindawaty.

Dr. Liona sebagai pembicara terakhir juga menjelaskan, Perppu adalah kebutuhan hukum yang bersifat mendesak (proporsional legal necessity), sementara waktu yang tersedia sangat terbatas (limited time) untuk mengisi kekosongan hukum atau UU yang belum memadai. Selanjutnya ia menyebutkan Perppu  No. 1 Tahun 2020 yang diuji ke MK menjadi tidak efektif karena sebelum diputus oleh MK, Perppu sudah ditetapkan oleh DPR menjadi UU. Oleh karena itu menurutnya MK harus memiliki batas putusan pengujian perppu yang jelas sebelum disahkan menjadi UU untuk mencegah wasting time.

Dr. Liona pun mengatakan bahwa Perppu No. 1/2020 pasal 27 mengadopsi dari pasal 45 UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia terkait pejabat pengambil keputusan sehingga tidak dapat dikatakan bahwa aturan ini dapat disalahgunakan. “Rakyat tidak perlu resah dengan keberadaan UU tersebut karena sama sekali tidak memberikan imunitas kepada pejabat negara yang menyalahgunakan keuangan negara. Semua warga negara itu sama dalam perlindungan hukum, tetapi bila melanggar hukum harus tetap ditindak sesuai hukum,” jelasnya. (sg/gn)

Upload pada 25 June 2020