Diskusi Bersama untuk Menjawab Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan yang dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung (postnuptial agreement) menimbulkan berbagai pertanyaan bagi banyak orang, khususnya praktisi hukum. Untuk itu, Fakultas Hukum Univeristas Kristen Maranatha bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyelenggarakan Seminar Nasional dan Workshop pada Jumat-Sabtu, 21-22 Juli 2017. Pembukaan acara dan Seminar Nasional pada hari pertama dilaksanakan di Auditorium Gedung B Lantai 2 Universitas Kristen Maranatha dengan tema “Kedudukan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PPU-XIII/2015 Dalam Praktik Bisnis dan Investasi di Indonesia ditinjau dari Perspektif Kepemilikan Properti, Pembiayaan/Pendanaan, Lembaga Pencatat Perkawinan dan Peran Pengemban Profesi Terkait (Notaris dan Advokat)”. Dengan kata lain, seminar ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan perjanjian perkawinan pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015dalam praktek bisnis dan investasi di Indonesia, merespon dan menyikapi persoalan dan perubahan terkait dengan praktik bisnis dan investasi terutama yang berkaitan dengan kepemilikan properti, pembiayaan/pendanaan, lembaga pencatat perkawinan dan peran profesi terkait (Notaris dan Advokat) di Indonesia pasca Putusan MK, dan mendorong penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan terkait implementasi dari Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap praktik bisnis dan investasi ditinjau dari berbagai perspektif.

Kegiatan seminar diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya kemudian dilanjutkan dengan kata sambutan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Dr. P. Lindawaty S. Sewu., S.H., M.Hum., M.Kn., Rektor Universitas Kristen Maranatha Prof. Ir. Armein ZR Langi, M.Sc., Ph.D. lalu pemukulan gong sebagai peresmian pembukaan seminar nasional. Turut hadir Dr. Suhartoyo., S.H., M.H, salah seorang hakim dari ke-9 Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai keynote speech.

Sesuai dengan judul, kegiatan ini menghadirkan pembicara-pembicara dari berbagai unsur.Dari unsur OJK oleh Achmad Warman Balipan, SE., M.Hum., unsur Notaris oleh Dr. Herlien Budiono, S.H., unsur Advokat oleh Prof. Dr. Wila Chandrawila Supriadi, S.H., unsur Pengembang Properti oleh Chandra Tambayong, MBA., dari PT Bandung Inti Graha, serta unsur pemerintah oleh Sugiharto perwakilan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) kota Bandung. Sesi kali ini dipimpin oleh moderator yang tidak lain adalah Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha. Seminar nasional hari pertama dihadiri oleh sekira 400 orang yang terdiri dari praktisi hukum dan mahasiswa.

Rangkaian acara dilanjutkan dengan Workshop dihari kedua di Gedung B lantai 10 yang sehari sebelumnya telah diresmikan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Dr. Suhartoyo., S.H., M.H. Workshop ini terdiri dari tiga sesi. Sesi pertama dibawakan Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H, Sekjen Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan topik Perancangan Peraturan Perundang-undangan. Sesi kedua oleh Prof. Dede Mariana Ketua LPPM UNPAD dengan topik Perancangan Naskah Akademik, dan sesi ketiga oleh Dr. Johannes Ibrahim, SH.,M.Hum. seorang akademisi untuk topik Perancangan Kontrak Bisnis. Rencananya, hasil dari diskusi selama dua hari akan diajukan pada Mahkamah Konstitusi sebagai masukkan dari para praktisi hukum. (vir)